Apakah P3K Pengganti Status Honorer? Ini Jawabannya

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah melarang pemerintah pusat maupun daerah, untuk merekrut tenaga honorer atau pegawai tidak tetap, termasuk di dalamnya guru. Presiden pun telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). P3K adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih.

PP No 49 Tahun 2018 Tentang PPPK ASN CPNS Manajemen Calon PPPK yang wajib diketahui:

Dalam Bab 5, 6 dan Bab 7 ini mengatur tentang Tunjuangan, Pengembangan Kompetensi dan Penghargaan yang didapat PPPK ASN sebagai berikut:

BAB V GAJI DAN TUNJANGAN PPPK

Dalam pasal Pasal 38 disebutkan bahwa:

  1. PPPK diberikan gaji dan tunjangan.
  2. Gaji pppk dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PPK

Dalam bab 6 ini pada Pasal 39 mengatur tentang kompetensi PPPK:

  1. Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.
  2. Setiap PPPK ASN memiliki kesempatan yang sama untuk diikut sertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.
  4. Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja pppK yang bersangkutan.

Untuk Pasal 40 pp no 49 tahun 2018 mengatur tentang:

  1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
  2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PPPK yang melaksanakan tugas sebagai JPT Utama tertentu dan JPT Madya tertentu.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 41 Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dicatat oleh PyB dalam sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem lnformasi ASN.

Dalam Pasal 42 PP no 49 tahun 2018 disebutkan bahwa:

  1. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus dievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk perjanjian kerja selanjutnya.
  2. Hasil evaluasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Pasal 43 Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi PPPK ASN dilaksanakan oleh PyB.

Pasal 44 Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 45 PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Pasal 46 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat berupa pemberian:

  1. Tanda kehormatan;
  2. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
  3. Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pasal 47 Pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diberikan kepada PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, diberikan kepada PPPK yang mempunyai hasil penilaian kinerja yang paling baik.

Pasal 49 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf c diberikan oleh B/B setelah mendapat pertimbangan tim penilai kineda PppK.

Pasal 50 pp no 49 tahun 2018 Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran regulasi tersebut bukan berarti sebagai pengganti pengangkatan tenaga honorer. Karena, untuk bisa menjadi P3K harus melalui serangkaian tes.

“(P3K) Bukan honorer. Berbeda. Tetap harus seleksi seperti seleksi CPNS,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas KemenPAN-RB Herman Suryatman dilansir sindonews.com.

Dikatakan bahwa, tenaga honorer yang ada di daerah punya kesempatan menjadi P3K. Peluang untuk menjadi P3K bagi tenaga honorer, terbuka lebar dibandingkan menjadi PNS.

“Peluang bagi  honorer lebih terbuka karena dari segi usia lebih longgar dan fleksibel. Tidak seperti untuk CPNS usia maksimal adalah 35 tahun,” ungkapnya.

Menurut dia, pentingnya upaya keseriusan tenaga honorer untuk mengikuti tahapan seleksi. Pasalnya, pemerintah menegaskan dalam hal rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS ataupun P3K, tidak ada pengangkatan CPNS langsung.

“Harus melalui seleksi, itu prinsip. Harus ada upaya lebih agar lolos seperti mengikuti simulasi CAT online. Masalahnya, banyak teman yang tidak mau ikut seleksi dan ingin pengangkatan langsung,” ujarnya.

Dalam UU No 5 Tahun 2014, kata Yus, Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K. Perbedaan mendasar antara PNS dan P3K adalah P3K tidak mendapat jaminan pensiun seperti PNS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *